Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir soal kebiasaan kunjungan kerja (kunker) atau studi banding pada jajaran pemerintah daerah baik dari kalangan eksekutif maupun legislatif. Jokowi mengaku memahami apa yang terjadi saat para pejabat itu melakukan kunker.
Awalnya Jokowi meminta para kepala daerah dan ketua DPRD se-Indonesia untuk tidak banyak membuat aturan yang mempersulit fleksibilitas birokrasi. Sebab, Jokowi ingin pemerintah daerah (pemda) bekerja dengan cepat, tak terhambat banyaknya aturan.
“Saya sudah pesan ke ketua pimpinan DPR, saya pesan ke ketua DPRD. Jangan banyak-banyak membuat perda (peraturan daerah). Jangan membuat banyak-banyak pergub (peraturan gubernur), perbup (peraturan bupati), perwali (peraturan wali kota). Negara ini sudah kebanyakan peraturan dan negara kita bukan negara peraturan,” kata Jokowi di Sentul Interrnational Convention Center (SICC), Bogor, Rabu (13/11/2019).
Jokowi memberikan arahan itu dalam Rapat Koordinasi Nasional Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Rakornas Forkompida). Rakornas yang diadakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu dihadiri seluruh gubernur se-Indonesia dan para pejabat terkait lainnya.
Kembali pada arahan Jokowi. Dia menyindir ada maksud di balik banyaknya aturan yang dibikin di daerah. Apa itu?
Jokowi mengatakan terlalu banyaknya aturan malah menghambat kinerja pemerintah. Akibatnya, menurut Jokowi, pemerintah menjadi lamban dalam merespons perubahan.
“Semua diatur malah kita terjerat sendiri. Hati-hati. Setop itu sudah dikit-dikit diatur. Dikit-dikit diatur akhirnya kecepatan dalam bergerak, memutuskan terhadap perubahan-perubahan yang ada menjadi tidak cepat. Padahal negara sebesar apa pun penginnya fleksibel, cepat merespons semua perubahan,” ujar Jokowi.
“Saya tahu buat perda pasti ada kunker, ada studi banding, saya ngerti. Saya ngerti tapi setop! Dan di kunker ada apanya saya ngerti dan di studi banding ada apanya saya ngerti. Saya orang lapangan, saya ngerti, setop!” imbuh Jokowi.
Untuk itu, Jokowi akan memerintahkan jajaran menterinya membuat landasan hukum jelas atas arahannya itu. Dia meminta pemerintah dari pusat hingga daerah fleksibel dalam birokrasi.
“Saya mau buat aturan itu juga, menteri mau buat permen (peraturan menteri) 1 boleh tapi ilang 10, bukan 2, tapi saya masih hitung-hitung biar permen-permen itu hilang. Kebanyakan peraturan pusing sendiri. Fleksibilitas paling penting. Kecepatan paling penting, semua negara kan menuju ke situ. Siapa yang lebih cepat dia yang menang,” kata Jokowi.
[detik.com]
